PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN:
STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TILAMUTA
Main Article Content
Abstract
ABSTRAK
Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan memengaruhi hak anak setelah perceraian, khususnya pada kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan ini penting diteliti karena meskipun perjanjian perkawinan merupakan wujud kebebasan berkontrak, terdapat potensi benturan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang berkaitan dengan perceraian dan keberadaan perjanjian perkawinan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, buku, jurnal hukum, serta telaah terhadap putusan hakim yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian perkawinan tidak dapat menghapus atau mengurangi hak anak, karena hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, isi perjanjian perkawinan kerap dijadikan pertimbangan hakim, khususnya dalam pembagian harta bersama yang berdampak pada pemenuhan nafkah dan pendidikan anak.
.Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Hak Anak, Perceraian, Pengadilan Agama Tilamuta
ABSTRACT
A prenuptial agreement is a legal instrument that enables married couples to regulate property relations, responsibilities, and the position of each party during the course of marriage as well as after divorce. Within the context of family law, a prenuptial agreement does not only affect the legal relationship between husband and wife but may also have implications for the fulfillment of children’s rights after divorce. This research aims to examine how prenuptial agreements influence children’s rights following divorce, particularly in divorce cases adjudicated by the Tilamuta Religious Court. This issue is important to study because although prenuptial agreements represent the principle of freedom of contract, there exists potential conflict with the universal principle of child protection, which cannot be diminished under any circumstances.
This study employs a normative juridical method with a case approach, analyzing applicable statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions of the Tilamuta Religious Court related to divorce and the existence of prenuptial agreements. Data were obtained through a literature review in the form of legal literature, books, academic journals, and an examination of relevant court rulings. This approach is applied to assess the consistency of judicial application of the law and its conformity with the principle of child protection within the national legal system.
The findings indicate that, normatively, a prenuptial agreement cannot nullify or reduce the rights of children, as these rights are protected under statutory provisions such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. However, in practice, the contents of a prenuptial agreement are often taken into consideration by judges, particularly in the distribution of marital property, which in turn affects the fulfillment of child support and education.
Keywords: Prenuptial Agreement, Children’s Rights, Divorce, Tilamuta Religious Court
Article Details
Section
Articles

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Main Article Content
Abstract
ABSTRAK
Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan memengaruhi hak anak setelah perceraian, khususnya pada kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan ini penting diteliti karena meskipun perjanjian perkawinan merupakan wujud kebebasan berkontrak, terdapat potensi benturan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang berkaitan dengan perceraian dan keberadaan perjanjian perkawinan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, buku, jurnal hukum, serta telaah terhadap putusan hakim yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian perkawinan tidak dapat menghapus atau mengurangi hak anak, karena hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, isi perjanjian perkawinan kerap dijadikan pertimbangan hakim, khususnya dalam pembagian harta bersama yang berdampak pada pemenuhan nafkah dan pendidikan anak.
.Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Hak Anak, Perceraian, Pengadilan Agama Tilamuta
ABSTRACT
A prenuptial agreement is a legal instrument that enables married couples to regulate property relations, responsibilities, and the position of each party during the course of marriage as well as after divorce. Within the context of family law, a prenuptial agreement does not only affect the legal relationship between husband and wife but may also have implications for the fulfillment of children’s rights after divorce. This research aims to examine how prenuptial agreements influence children’s rights following divorce, particularly in divorce cases adjudicated by the Tilamuta Religious Court. This issue is important to study because although prenuptial agreements represent the principle of freedom of contract, there exists potential conflict with the universal principle of child protection, which cannot be diminished under any circumstances.
This study employs a normative juridical method with a case approach, analyzing applicable statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions of the Tilamuta Religious Court related to divorce and the existence of prenuptial agreements. Data were obtained through a literature review in the form of legal literature, books, academic journals, and an examination of relevant court rulings. This approach is applied to assess the consistency of judicial application of the law and its conformity with the principle of child protection within the national legal system.
The findings indicate that, normatively, a prenuptial agreement cannot nullify or reduce the rights of children, as these rights are protected under statutory provisions such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. However, in practice, the contents of a prenuptial agreement are often taken into consideration by judges, particularly in the distribution of marital property, which in turn affects the fulfillment of child support and education.
Keywords: Prenuptial Agreement, Children’s Rights, Divorce, Tilamuta Religious Court
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.