The Factum Law Review Journal

KEPASTIAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM SENGKETA TANAH

YF Yusuf, MR Tahir, GA Ali — Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 +0100

ABSTRAK

Sengketa tanah di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan status hukum tanah yang seringkali tidak jelas. Salah satu isu yang muncul adalah penggunaan akta di bawah tangan sebagai dasar kepemilikan tanah. Dalam praktik, akta di bawah tangan sering digunakan masyarakat karena dianggap lebih sederhana dan murah dibandingkan akta autentik. Namun, keabsahan dan kekuatan pembuktiannya sering menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi sengketa di pengadilan. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum akta di bawah tangan dalam sengketa tanah dengan mengambil studi kasus Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa yang menjadi contoh nyata permasalahan di tingkat peradilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus (case study approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan akta di bawah tangan dalam sengketa tanah dan sejauh mana ia memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian terbatas dan baru dianggap sah apabila diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa, hakim menilai bahwa akta di bawah tangan tidak dapat dijadikan dasar tunggal pembuktian kepemilikan tanah apabila tidak didukung dengan bukti lain, seperti sertifikat atau dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat terjamin melalui penggunaan akta autentik dan pendaftaran tanah sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia.

.Kata kunci: kepastian hukum, akta di bawah tangan, sengketa tanah, pembuktian, putusan pengadilan

ABSTRACT

Land disputes in Indonesia remain a complex problem as they involve ownership, utilization, and the legal status of land, which often lack clarity. One of the recurring issues is the use of private deeds (akta di bawah tangan) as a basis for land ownership. In practice, private deeds are frequently used by the community because they are considered simpler and more affordable compared to authentic deeds. However, their validity and evidentiary strength often create legal challenges when disputes arise in court. This study examines the legal certainty of private deeds in land disputes by analyzing Decision No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa as a concrete example of problems at the judicial level.

The research method employed is a normative juridical approach combined with a case study analysis. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The analysis was carried out qualitatively to explore how judges assess the legal position of private deeds in land disputes and the extent to which they hold evidentiary value in judicial proceedings.

The findings reveal that private deeds have limited evidentiary power and are only considered valid if acknowledged by the parties involved. In Decision No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa, the court emphasized that private deeds cannot serve as the sole legal basis for proving land ownership unless supported by other evidence, such as land certificates or official documents issued by the National Land Agency. Therefore, legal certainty can only be guaranteed through the use of authentic deeds and land registration in accordance with positive law in Indonesia.

Keywords: legal certainty, private deed, land dispute, evidence, court decision

PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK ANAK PASCA PERCERAIAN:

DR Sahalulah, AI Sahabat, GA Ali — Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 +0100

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan memengaruhi hak anak setelah perceraian, khususnya pada kasus-kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tilamuta. Permasalahan ini penting diteliti karena meskipun perjanjian perkawinan merupakan wujud kebebasan berkontrak, terdapat potensi benturan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan-putusan Pengadilan Agama Tilamuta yang berkaitan dengan perceraian dan keberadaan perjanjian perkawinan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur, buku, jurnal hukum, serta telaah terhadap putusan hakim yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum oleh hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian perkawinan tidak dapat menghapus atau mengurangi hak anak, karena hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam praktiknya, isi perjanjian perkawinan kerap dijadikan pertimbangan hakim, khususnya dalam pembagian harta bersama yang berdampak pada pemenuhan nafkah dan pendidikan anak.

.Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Hak Anak, Perceraian, Pengadilan Agama Tilamuta

ABSTRACT

A prenuptial agreement is a legal instrument that enables married couples to regulate property relations, responsibilities, and the position of each party during the course of marriage as well as after divorce. Within the context of family law, a prenuptial agreement does not only affect the legal relationship between husband and wife but may also have implications for the fulfillment of children’s rights after divorce. This research aims to examine how prenuptial agreements influence children’s rights following divorce, particularly in divorce cases adjudicated by the Tilamuta Religious Court. This issue is important to study because although prenuptial agreements represent the principle of freedom of contract, there exists potential conflict with the universal principle of child protection, which cannot be diminished under any circumstances.

This study employs a normative juridical method with a case approach, analyzing applicable statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions of the Tilamuta Religious Court related to divorce and the existence of prenuptial agreements. Data were obtained through a literature review in the form of legal literature, books, academic journals, and an examination of relevant court rulings. This approach is applied to assess the consistency of judicial application of the law and its conformity with the principle of child protection within the national legal system.

The findings indicate that, normatively, a prenuptial agreement cannot nullify or reduce the rights of children, as these rights are protected under statutory provisions such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019, and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. However, in practice, the contents of a prenuptial agreement are often taken into consideration by judges, particularly in the distribution of marital property, which in turn affects the fulfillment of child support and education.

Keywords: Prenuptial Agreement, Children’s Rights, Divorce, Tilamuta Religious Court

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A GORONTALO

SE Poga, AI Sahabat, F Ilato — Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 +0100

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, termasuk di Provinsi Gorontalo. Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembinaan dan rehabilitasi narapidana, khususnya yang terjerat kasus narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap narapidana kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo serta menilai sejauh mana program tersebut mampu mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari narapidana, petugas lapas, serta pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan rehabilitasi, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program rehabilitasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di Lapas Kelas II A Gorontalo telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu rehabilitasi medis, sosial, dan pembinaan kemandirian. Namun, efektivitas program masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas pendukung, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika. Meskipun demikian, program ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan memberikan bekal keterampilan bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antarinstansi, penambahan sumber daya, serta dukungan masyarakat agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.

.Kata kunci: efektivitas, rehabilitasi, narapidana, narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

The issue of narcotics abuse in Indonesia has reached a critical level, including in Gorontalo Province. Correctional institutions not only serve as places for serving sentences but also play a crucial role in the rehabilitation of inmates, particularly those convicted of narcotics offenses. This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation programs for narcotics inmates at Class II A Correctional Facility in Gorontalo and assess how well these programs support recovery and social reintegration.

The research employs an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, and document review. Primary data were obtained from inmates, correctional officers, and relevant stakeholders directly involved in the rehabilitation process, while secondary data were sourced from legislation, literature, and previous studies. Data analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of the rehabilitation programs.

The findings indicate that the rehabilitation programs at Class II A Correctional Facility are implemented through several stages, including medical rehabilitation, social rehabilitation, and skills development. However, the effectiveness of the programs faces several challenges, such as limited professional staff, inadequate supporting facilities, and societal stigma toward former narcotics inmates. Despite these challenges, the programs are considered moderately effective in reducing recidivism and providing inmates with skills for reintegration into society. Therefore, enhanced inter-agency cooperation, increased resources, and community support are necessary to optimize the goals of rehabilitation programs.

Keywords: effectiveness, rehabilitation, inmates, narcotics, correctional institution.

PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI JALAN UMUM KOTA GORONTALO BERDASARKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

F Gobel, KD Radjak — Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 +0100

ABSTRAK

Fenomena pemungutan liar (pungli) oleh juru parkir di jalan umum Kota Gorontalo menjadi salah satu permasalahan hukum yang merugikan masyarakat sekaligus daerah. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara tegas mengatur mekanisme pemungutan retribusi parkir. Ketidaktertiban ini mengakibatkan potensi kebocoran penerimaan daerah, lemahnya kepastian hukum, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan yang relevan, serta wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, aparat penegak hukum, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan penegakan hukum dalam praktik serta kendala yang dihadapi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pungutan liar parkir di Kota Gorontalo masih belum optimal. Meskipun telah ada landasan hukum melalui Perda No. 1 Tahun 2024, dalam praktiknya masih banyak juru parkir yang tidak memiliki izin resmi namun tetap melakukan pungutan kepada masyarakat. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya pengawasan dari aparat terkait, minimnya kesadaran hukum juru parkir, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan sosialisasi, serta penguatan sistem pengawasan terpadu untuk memastikan retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan daerah dan memberi manfaat optimal bagi pendapatan asli daerah.

.Kata kunci: Penegakan Hukum, Pemungutan Liar, Juru Parkir, Kota Gorontalo.

ABSTRACT

The phenomenon of illegal levies (pungli) by parking attendants on public roads in Gorontalo City has become a legal issue that harms both society and the local government. This practice not only creates social unrest but also contradicts the provisions of Regional Regulation of Gorontalo City Number 1 of 2024 concerning Local Taxes and Regional Levies, which clearly regulates the mechanism of parking retribution collection. Such irregularities cause potential revenue leakage, weaken legal certainty, and reduce public trust in the local government.

This study employs an empirical juridical research method with a statutory approach and a sociological approach. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, as well as interviews with the Gorontalo City Transportation Office, law enforcement officials, and the community as users of parking services. The data were analyzed qualitatively to describe the enforcement of the law in practice and the obstacles faced in the field.

The results of this study indicate that law enforcement against illegal parking levies in Gorontalo City has not been optimal. Although a legal basis already exists through Regional Regulation No. 1 of 2024, in practice many parking attendants without official permits still collect fees from the public. The main obstacles include weak supervision by relevant authorities, low legal awareness among parking attendants, and poor coordination between institutions. Therefore, stricter law enforcement strategies, increased legal socialization, and strengthened integrated supervision systems are needed to ensure that parking retribution is collected in accordance with regional regulations and contributes effectively to local revenue.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Levy, Parking Attendant, Gorontalo City.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS (Onslag Van RechtVervolging) DALAM TINDAK PIDANA PEMILU

RA Putri, AM Podungge, F Ilato — Sun, 28 Dec 2025 00:00:00 +0100

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis yuridis putusan lepas (onslag van rechtvervolging) dalam perkara tindak pidana pemilu, dengan studi kasus Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. Latar belakang penelitian adalah adanya fenomena hukum ketika hakim tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun unsur-unsur perbuatan terbukti, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak politik warga negara. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji pertimbangan hakim, kesesuaiannya dengan asas legalitas, serta implikasi yuridis terhadap penegakan hukum pemilu di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hakim, lalu dibandingkan dengan teori hukum pidana dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, serta demokratis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt menekankan pada tidak adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Putusan lepas ini sejalan dengan asas legalitas yang menghendaki perbuatan hanya dapat dipidana bila diatur jelas dalam undang-undang. Namun, dari perspektif politik hukum pemilu, putusan ini menimbulkan kritik karena berpotensi melemahkan integritas pemilu. Dengan demikian, penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi antara asas legalitas hukum pidana dan tujuan penyelenggaraan pemilu demokratis.

.Kata kunci: Putusan lepas, Onslag van rechtvervolging, Tindak pidana pemilu

ABSTRACT

This study examines the juridical analysis of dismissal of prosecution (onslag van rechtvervolging) in election crime cases, with a case study of Decision No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt. The background of this research is the legal phenomenon where judges do not impose a sentence on defendants even though the elements of the act are proven, on the grounds that the act does not constitute a criminal offense. This raises debates regarding legal certainty, justice, and the protection of citizens’ political rights. Therefore, this study is important to examine the judges’ considerations, their conformity with the principle of legality, and the juridical implications for election law enforcement in Indonesia.

The research method employed is a normative juridical approach using a case study (case approach). The legal materials consist of primary sources, such as laws and court decisions, and secondary sources, including literature, journals, and expert opinions. The analysis is qualitative, reviewing the judges’ reasoning and comparing it with criminal law theory and principles of fair, honest, and democratic election administration.

The study results indicate that the judges’ considerations in Decision No.10/Pid.Sus/2024/PN Tmt emphasize the absence of unlawfulness in the defendant’s actions, so the act cannot be classified as an election crime. This dismissal aligns with the principle of legality, which requires that an act can only be punished if clearly regulated by law. However, from the perspective of election law policy, this decision raises criticism as it may weaken election integrity. Thus, the study highlights the importance of harmonizing the principle of legality in criminal law with the objectives of democratic election administration.

Keywords: Dismissal of prosecution, Onslag van rechtvervolging, Election crime